Dengan demikian, KPUD memastikan hanya 4 kandidat pemimpin Tangerang Selatan yang akan bertarung memperebutkan suara pada Pilkada Tangsel yang akan digelar 13 November mendatang.
Dari 4 kandidat itu, Dua pasangan, berjuang melalui jalur partai politik. Mereka adalah Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie. Adik ipar Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah itu diusung delapan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Menata Tangsel yaitu Demokrat, Golkar, PKS, PDIP, PKB, PDS, PKPI dan Partai Demokrasi Perjuangan. Satu pasangan lainnya yakni Arsyid-Andre Taulani diusung oleh empat partai yaitu Gerindra, Hanura,PPP dan PBB.
Dua pasangan lain berjuang melalui jalur independen. Mereka adalah Rhodiah Najiba-Sulaeman Yassin dan Yayat Sudrajat-Norodom Soekarno.Keempat pasangan calon itu akan melalui tahapan tes kesehatan yang berlangsung 16-18 Agustus kemarin, baru kemudian ditetapkan sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan periode 2010-2015, tentu saja setelah lolos memenangkan suara.
Sebelum penetapan keempat kandidat itu, bursa calon pemimpin Tangerang Selatan, banyak diminati sejumlah tokoh bahkan artis. Maklum saja, Tangerang Selatan yang merupakan pecahan dari Tangerang ini merupakan wilayah yang gurih dan potensial. Dengan wilayah yang hanya terdiri dari 7 kecamatan saja, namun wilayah bisnisnya terhitung lebih dominan. Ambil contoh wilayah BSD, Summarecon dll, karena itulah APBD-Tangsel cukup besar. Setahun saja diprediksi mencapai 1,3 trilyun rupiah.
Tapi para peminat itu rata-rata gagal maju, seperti pasangan Ahmad Suwandhi dan Marissa Haque (Asmara). Banyak alasan mereka kemukakan seputar kegagalannya maju memperebutkan orang nomor satu dan dua di Tangsel. Dan umumnya mereka ngeri melihat begitu kuatnya politik uang dan suap dalam bursa pencalonan walikota dan wakil walikota Tangsel ini. Seperti yang dikemukan Asmar, salah seorang calon gagal, mereka gagal karena partai politik yang akan digunakan sebagai kendaraannya memasang tarif yang terlalu tinggi dan tidak wajar.
“Bagi kami, permainan uang seperti ini tidak mendukung terhadap terciptanya pemerintahan yang bersih sesuai visi dan misi kami. Padahal masyarakat ingin pemimpin yang anti korupsi,” ucap Ahmad Suwandhi lirih.
Melihat begitu riskannya, politik uang pada Pilkada di tangerang selatan ini, beberapa waktu lalu sejumlah tokoh politik dan penggiat anti korupsi meminta warga Tangsel memwaspadai politik uang dan kartel politik dalam Pilkada Tangsel. Pilkada seperti itu, cenderung tidak menghasilkan pemimpin yang memiliki misi memperbaiki daerah, tapi justru menghasilkan pemimpin yang hanya meraup dana sebanyak mungkin dari Tangsel.
Jaringan Pemilih Tangsel tegas mengimbau masyarakat tidak melirik kandidat yang memberikan uang. Selain itu, seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah setempat diharap netral. Begitu pula dengan KPU Tangsel agar transparan menggelar pilkada, 13 November 2010. Mari kita bangun Tangerang Selatan ini dengan Pilkada yang bersih, jujur, demokratis -- agar masyarakatnya sejahtera, maju dan bersih dari korupsi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar